Mustika Times – “Jadi gini rencananya, kita lulus SMA dengan nilai terbaik, lalu kita berangkat ke Jakarta, kuliah di sana, lalu kita kejar beasiswa ke Paris. Sambil kuliah di Paris, kita jelajahi Eropa, kita jelajahi Afrika seperti kata Pak Balia,” ujar Arai kepada Ikal dan Jimbron, di sebuah kontrakan mereka pada suatu sore.
Sambil membentangkan peta, Arai melanjutkan, “Ini harus jadi mimpi kita, kita harus kerja keras lagi sekarang untuk bisa pergi ke Jakarta. Nanti di Jakarta, kita cari kerja dengan gaji lebih tinggi untuk biaya hidup di Paris dan keliling Eropa. Gimana, Boy?”
Adegan dalam film Sang Pemimpi (2009) itu menyajikan mimpi yang terasa hangat. Cerita itu membisikkan keyakinan sederhana: siapa pun bisa keluar dari kemiskinan asal mau bekerja keras.
Namun cerita itu segera berbelok. Realitas datang tanpa basa-basi dan langsung menguji mimpi tersebut.
Lintang, sosok jenius dalam cerita, menghadapi kenyataan pahit. Setelah ayahnya meninggal, ia harus berhenti sekolah dan menanggung keluarga. Ia tidak kalah pintar dan tidak kalah gigih, tetapi keadaan memaksanya keluar dari jalur.
Di titik ini, kerja keras tidak selalu menang. Tembok kemiskinan sistemik berdiri lebih kokoh daripada tekad individu. Saat Lintang beralih menjadi buruh kasar, kita melihat bagaimana kemiskinan menahan langkah seseorang sejak awal.
Kemiskinan bukan sekadar kondisi kekurangan uang. Ia merampas hak dasar dan menggerus potensi anak sejak dini.
Selanjutnya, realitas pasar kerja di Indonesia memperkuat gambaran tersebut. Banyak orang terus menggaungkan narasi kerja keras, tetapi tidak semua orang memulai dari garis yang sama.
Akibatnya, mobilitas sosial sering tampak seperti ilusi. Ia terlihat dekat, tetapi sulit digapai.
Mobilitas Sosial, dari Harapan hingga Ilusi
Secara teori, Indonesia menganut sistem sosial terbuka. Setiap orang memiliki peluang untuk naik kelas. Namun dalam praktiknya, keluarga miskin menghadapi jalur yang jauh lebih terjal.
Akses terhadap pendidikan berkualitas, pernikahan lintas kelas, bisnis inovatif, atau karier politik masih sulit dijangkau oleh mereka yang sejak awal sudah menghadapi hambatan.
Masalah ini juga menjalar ke dalam keluarga. Tekanan ekonomi membentuk pola pengasuhan yang keras dan minim afeksi. Riset Institut Kesehatan Rajawali (2025) menunjukkan kondisi ini menghambat perkembangan kognitif anak, menurunkan rasa percaya diri, dan melemahkan kemampuan mengelola emosi.
Dalam buku Poor Economics (2011), Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo menjelaskan bahwa kemiskinan membatasi pilihan hidup dan meningkatkan risiko dalam setiap keputusan.
“Mereka harus menjadi ekonom yang canggih hanya untuk bertahan hidup.” (hlm. 11)
Dengan kata lain, orang miskin tidak hanya menghadapi kekurangan, tetapi juga harus mengambil keputusan dalam kondisi yang jauh lebih sulit.
Laporan Kementerian PPN/Bappenas dan UNICEF (2025) mencatat sekitar 29,8 juta anak Indonesia menghadapi gizi buruk, tekanan psikologis, dan ketimpangan pendidikan. Kondisi ini membentuk hambatan besar dalam mobilitas sosial.
Sementara itu, anggapan bahwa pergaulan dapat menjadi jalan keluar tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Interaksi lintas kelas membutuhkan modal, seperti akses teknologi dan mobilitas. Tanpa itu, anak-anak miskin tetap berada dalam lingkaran sosial yang terbatas.
Mitos pernikahan lintas kelas juga menghadapi hambatan budaya. Norma bibit, bebet, bobot masih menentukan banyak keputusan dalam perkawinan.
“Kemiskinan itu bukan nasib, tapi karena secara struktural kita dimiskinkan. Ini semua soal sistem,” ujar dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti.
Laporan CELIOS berjudul Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Republik Oligarki menunjukkan ketimpangan ekstrem. Lima puluh orang terkaya menguasai kekayaan setara dengan sekitar 55 juta penduduk.
Data Bicara, Mitos Goyah
Pertanyaan kemudian muncul: apakah sistem sejak awal membentuk masa depan anak-anak miskin?
Penelitian Asian Development Bank Institute (ADBI) bersama SMERU melalui Indonesian Family Life Survey (IFLS) menelusuri perjalanan hidup 1.522 anak selama 14 tahun.
Penelitian tersebut membandingkan kondisi mereka saat remaja dengan pendapatan yang mereka terima saat dewasa.
Hasilnya menunjukkan ketimpangan yang sangat tajam. Anak yang tumbuh dalam kemiskinan menerima pendapatan hingga 87 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak miskin.
Para peneliti menggunakan metode Variabel Instrumental (IV) dengan krisis ekonomi Asia 1997–1998 sebagai acuan. Pendekatan ini membantu mereka mengisolasi dampak kemiskinan secara lebih akurat.
Temuan tersebut menegaskan bahwa kemiskinan membentuk masa depan sejak dini. Dampaknya tidak hilang meskipun seseorang telah dewasa.
Selanjutnya, peneliti juga menguji faktor pendidikan, kemampuan kognitif, dan kesehatan. Banyak orang menganggap faktor-faktor ini dapat menutup kesenjangan.
Namun data menunjukkan hasil berbeda. Meskipun faktor-faktor tersebut diperhitungkan, penalti upah tetap berada di kisaran 85–90 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan saja belum cukup. Anak dari keluarga miskin tetap menghadapi keterbatasan jaringan, modal budaya, dan keamanan finansial.
Laporan BBC Indonesia (2025) menggambarkan situasi tersebut. Banyak lulusan diploma dan sarjana bekerja di sektor informal karena keterbatasan peluang kerja formal.
Di sisi lain, lulusan dari keluarga mapan memiliki lebih banyak pilihan dan dukungan.
Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menyatakan, “Kita berharap upaya penanggulangan kemiskinan kita ke depan tidak lagi bergantung pada bansos, yang sangat mudah disusupi motif politik.”
Bantuan sosial membantu kebutuhan jangka pendek, tetapi belum mampu mengubah kondisi struktural secara signifikan.
Jerat Struktural di Pasar Kerja
Riset Teguh Dartanto dan kolega (2023) menunjukkan mobilitas sosial yang terbatas. Hanya sekitar 9 persen anak dari kelompok termiskin berhasil naik ke kelompok ekonomi teratas.
Sebaliknya, sekitar 35 persen anak dari keluarga kaya mempertahankan posisi mereka.
Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan kekayaan sama-sama diwariskan.
Di pasar kerja, kondisi ini semakin terlihat. Bank Dunia menyebut fenomena ini sebagai labor market scarring, yaitu dampak jangka panjang dari pekerjaan awal yang berkualitas rendah.
Anak-anak dari keluarga miskin sering memasuki sektor informal karena keterbatasan pilihan. Kondisi ini menurunkan potensi pendapatan mereka dalam jangka panjang.
Selain itu, ketimpangan digital memperburuk situasi. Studi tahun 2025 menunjukkan banyak sekolah di wilayah tertinggal tidak memiliki akses internet dan listrik yang stabil.
Akibatnya, banyak anak kehilangan kesempatan untuk berkembang. Keterbatasan ini menghambat mobilitas sosial secara signifikan.
Menutup Ilusi, Menghadapi Realitas
Seluruh temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan individu. Sistem sosial dan ekonomi berperan besar dalam mempertahankan ketimpangan.
Pendidikan dan kesehatan tetap penting, tetapi keduanya belum cukup untuk mengatasi hambatan struktural.
Karena itu, negara perlu mengambil peran lebih besar dalam memperbaiki sistem. Tanpa perubahan tersebut, narasi kerja keras hanya akan menjadi harapan tanpa pijakan.
Sementara itu, jutaan anak dari keluarga miskin terus menghadapi tantangan yang sama. Mereka harus berjuang lebih keras sejak awal, di lintasan yang tidak pernah benar-benar rata.
Komentar