Jakarta, Mustika Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan posisi utang pemerintah Indonesia masih aman dan terkendali. Selain itu ia juga memastikan rasio utang tetap berada di bawah batas sesuai undang-undang.
Data terbaru menunjukkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih jauh dari ambang batas maksimal. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat posisi utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun. Nilai itu setara 40,75 persen terhadap PDB.
“(Posisi utang) Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit, jadi aman,” ujar Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).
Lebih Rendah dari Negara Tetangga
Purbaya menjelaskan pemerintah mengelola utang secara hati-hati. Menurut dia, rasio utang Indonesia masih lebih rendah dibanding banyak negara lain, termasuk negara tetangga dan negara maju.
Sebagai perbandingan, Singapura mencatat rasio utang sekitar 180 persen terhadap PDB. Malaysia juga memiliki rasio utang sekitar 60 persen.
Amerika Serikat dan Jepang pun mencatat rasio utang yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia masuk dalam kelompok negara yang paling berhati-hati dalam mengelola utang.
“Tinggi semua. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara sekeliling kita,” katanya.
Undang-Undang Keuangan Negara menetapkan batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB. Saat ini, rasio utang Indonesia masih berada di angka 40,75 persen. Angka itu memberi pemerintah ruang fiskal yang cukup lebar.
Dominasi Surat Berharga Negara
Pemerintah masih mengandalkan instrumen domestik untuk pembiayaan utang. Hingga akhir Maret 2026, outstanding Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp8.652,89 triliun. Nilai itu mencakup 87,22 persen dari total utang pemerintah.
Sementara itu, pemerintah mencatat nilai pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun. Jumlah itu setara 12,78 persen dari total utang.
Pemerintah juga menjalankan strategi pembiayaan yang efisien. Pemerintah mempertimbangkan biaya dana yang rendah dan risiko yang terukur dalam setiap kebijakan pembiayaan. Selain itu, pemerintah menjaga pengelolaan APBN 2026 tetap bijak dengan memperhatikan likuiditas serta dinamika pasar keuangan global.
Komentar