JAKARTA, Mustika Times – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar Mudzakaroh Hukum Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Forum ini mengangkat tema penegakan hukum bagi kaum dhuafa dan fakir miskin. Melalui kegiatan tersebut, MUI mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.
Selanjutnya, Dewan Pimpinan MUI melalui Komisi Hukum MUI menyelenggarakan forum ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat keadilan sosial.
MUI juga menegaskan perannya sebagai otoritas moral umat sekaligus mitra pemerintah dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan.
Kejaksaan dan KPK Hadir dalam Forum
Forum ini menghadirkan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum), Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol. Ia mewakili Kejaksaan Agung dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, turut hadir mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, Kepolisian tidak mengirimkan perwakilan dalam forum tersebut.
Ketua Umum PB Forum Ulama dan Aktivis Islam (FORMULA), Tuan Guru Drs Dedi Hermanto, mengapresiasi penyelenggaraan Mudzakaroh Hukum Nasional. Menurutnya, forum tersebut membuka ruang diskusi mengenai keadilan bagi kaum dhuafa dan fakir miskin.
Selain itu, Dedi juga menyoroti anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp56,3 miliar melalui APBN 2025.
Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM mengelola anggaran tersebut. Kementerian kemudian menyalurkannya kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lolos verifikasi. Organisasi tersebut memberikan layanan litigasi dan nonlitigasi secara gratis kepada masyarakat.
Namun, Dedi menilai anggaran itu masih terlalu kecil. Menurutnya, kebutuhan bantuan hukum jauh lebih besar jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan.
Dedi Soroti Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti praktik penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai masih banyak masyarakat yang mempertanyakan rasa keadilan dalam proses hukum.
“Penegakan Hukum juga, cenderung Tajam kebawah, tapi tumpul ke atas, sebagaimana Hukum harus ditegakkan tidak pandang bulu, tapi bagaimana terhadap para politisi yang sedang berkuasa memegang jabatan, terasa sangat lamban, tumpul, pembiaran, tebang pilih, bahkan cenderung di lindungi,” pungkas Tuan Guru Dedi.
Forum tersebut juga menghadirkan Ketua PP Wanita FORMULA, Puteri Fajriah, ST, serta Ketua PP Pemuda FORMULA, Dr. Chairul Hakim, SE., MM., MAIS.
Terakhir, MUI berharap forum ini melahirkan rekomendasi yang konkret. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Selain itu, MUI ingin perlindungan hukum bagi kaum dhuafa dan fakir miskin semakin kuat melalui sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.
Komentar