Semarang, Mustika Times – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terdiri dari 22 cabang PMII se-Jawa Tengah, termasuknya PMII rayon Psikologi dan Kesehatan UIN Walisongo menggelar aksi di depan Kantor Gubernuh Jawa Tengah, Senin (22/6/2026).
Kurang lebih 350 massa aksi berkumpul di PWNU Jawa Tengah, yang kemudian bergerak menuju kawasan Pleburan dan melakukan refleksi serta tabur bunga di depan Polda Jawa Tengah sebelum melanjutkan aksi utama di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah
Dengan tajuk “Evaluasi Total Kabinet Merah Putih”, Koordinator lapangan aksi, Andre Bahtiyar, menyampaikan aksi ini bentuk respons atas berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat.
“Ini adalah akumulasi kemarahan mahasiswa dan masyarakat. Banyak kebijakan yang perlu dievaluasi, mulai dari kebijakan fiskal pemerintah, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kondisi ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” ujarnya.
Menurutnya, PMII Jawa Tengah juga menyoroti lemahnya sistem meritokrasi dalam pemerintahan yang berdampak pada tata kelola negara.
“Ketika banyak jabatan diisi bukan berdasarkan kepakaran dan kompetensi, maka berbagai persoalan seperti krisis ekonomi, kebijakan yang tidak tepat, hingga persoalan pelayanan publik menjadi sulit diatasi. Ini yang menjadi salah satu kritik PMII Jawa Tengah terhadap pemerintah,” tambahnya.
Selain itu, Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo Semarang, M. Yusrul Rizalul Muna, berpendapat, gerakan mahasiswa tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman atau tindakan provokatif.
“Kami hanya ingin berdialog. Apa susahnya berdialog dengan gerakan mahasiswa? Jika ruang dialog dibuka, kami dapat menyampaikan aspirasi dan keresahan masyarakat secara objektif dan konstruktif,” tegasnya.
Tuntutan Massa Aksi PMII Jawa Tengah untuk Pemerintah
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan utama, diantaranya:
- Menstabilkan perekonomian dan nilai tukar rupiah
- Membatalkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), tanpa kompensasi
- Mengevaluasi program MBG dan KDMP
- Menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan
- Memberantas praktik korupsi
- Mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset
- serta, Menolak UU TNI dan UU Polri yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi.
PMII Jawa Tengah menyatakan sikap, jika tuntutan yang dibawa tidak mendapatkan respons dari pemerintah, maka akan digelar aksi lanjutan untuk terus mengawal isu tersebut.
Komentar