Jakarta, Mustika Times – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Ismail Bachtiar, meminta PT PLN (Persero) melakukan evaluasi menyeluruh menyusul gangguan kelistrikan dan pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurut Ismail, peristiwa tersebut menunjukkan masih adanya persoalan pada kesiapsiagaan sistem kelistrikan nasional yang perlu segera dibenahi.
“Apa yang kemudian terjadi saat ini sekiranya menjadi evaluasi besar-besaran terhadap perusahaan listrik negara. Ternyata kesiapsiagaan kita belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin. Terlebih karena listrik ini merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat,” ujar Ismail dalam program Dialog Prime Nusantara TV, Ahad (21/6/2026).
Ia menilai PLN harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengantisipasi berbagai risiko gangguan listrik. Selain itu, perusahaan juga diminta menyiapkan langkah mitigasi yang lebih matang agar kejadian serupa tidak berulang.
Ismail mengatakan Komisi VI DPR RI menemukan sejumlah persoalan teknis saat melakukan evaluasi dan kunjungan kerja ke berbagai daerah, mulai dari Aceh, Sumatera, Jawa hingga Bali. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jaringan distribusi listrik.
“Kami minta mitigasi seperti ini dilakukan secara terperinci. Seluruh masalah harus diinventarisir dan seluruh problematika harus sudah disiapkan solusinya. Masih ada jaringan-jaringan yang belum terstandarisasi dan itu sangat berisiko ketika terjadi bencana atau gangguan distribusi,” katanya.
Tak hanya soal teknis, Ismail menyoroti dampak pemadaman yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, kerugian tidak hanya dialami rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM, peternak hingga layanan publik.
Karena itu, ia meminta PLN tidak hanya menyampaikan permintaan maaf kepada pelanggan yang terdampak.
“Tidak hanya cukup dengan menyampaikan permintaan maaf. Terhadap seluruh konsumen yang dirugikan, kami meminta PLN mengambil bagian tanggung jawab. Seharusnya PLN menyiapkan skema terhadap dampak kerugian yang dialami oleh konsumennya,” tegasnya.
Di sisi lain, Ismail menilai persoalan tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mendorong pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi, pembangunan jaringan distribusi baru, serta pengembangan energi baru terbarukan.
Komisi VI DPR RI, lanjut Ismail, akan terus mengawal proses evaluasi yang dilakukan PLN agar masyarakat tidak kembali menjadi pihak yang paling dirugikan saat terjadi gangguan kelistrikan.
“PLN terhadap seluruh persoalan ini harus turun serta mempertanggungjawabkan secara utuh keseluruhan. Jangan sampai kemudian yang paling dirugikan adalah masyarakat kita,” pungkasnya.
Komentar