Mustika Times – Pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memantik sorotan. Program yang seharusnya melaju mulus untuk mendukung layanan gizi justru tersendat di tikungan awal. Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pengadaan ribuan motor listrik itu.
Dikutip dari Antara, KPK memberi perhatian khusus pada rencana Badan Gizi Nasional (BGN) membeli 25.644 unit sepeda motor listrik.
Angkanya tidak kecil. Karena itu, publik mulai mengendus banyak tanda tanya di balik proyek bernilai besar tersebut.
“Tentu KPK memberikan perhatian soal itu,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Menurut Budi, KPK menaruh perhatian karena pengadaan barang dan jasa kerap menjadi ladang basah yang licin, tempat anggaran bisa tergelincir tanpa suara.
Risiko korupsi, kata dia, muncul sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawaban.
“Mulai dari proses awal, perencanaannya itu apakah sudah dilakukan analisis kebutuhannya sehingga nanti berujung kepada spesifikasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan?” ujarnya.
Selain itu, Budi menekankan pentingnya pemerataan kebutuhan di lapangan. Jangan sampai pihak terkait memaksakan motor dengan spesifikasi tertentu ke semua daerah, padahal kebutuhan tiap wilayah berbeda seperti jalan yang tak semuanya mulus.
“Kemudian terkait dengan kebutuhan, apakah kebutuhan itu merata? Artinya, kendaraan dengan spek demikian itu rata dibutuhkan di semua lokasi atau seperti apa?” katanya.
Pemilihan Vendor Jadi Sorotan
Di sisi lain, publik juga menyoroti pemilihan merek motor listrik Emmo. Nama merek ini masih tergolong baru di jalanan. Bahkan, perusahaan itu belum merampungkan pembangunan dealernya. Situasi ini membuat publik mengernyit, sebab proyek besar semestinya tidak berjudi dengan pemain yang masih setengah membuka lapak.
Budi menegaskan proses pemilihan vendor harus bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, setiap keputusan dalam pengadaan wajib berdiri di atas alasan yang jelas, bukan sekadar manuver senyap di balik meja.
“Dalam konteks pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kan tentu itu harus dilihat, mengapa misalnya vendor A yang menang, gitu kan? Pasti ada argumentasi-argumentasi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, itu yang kemudian nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Budi.
Karena itu, sorotan publik kini tidak hanya berhenti pada jumlah motor listrik MBG. Publik juga mulai menelusuri siapa yang menang, bagaimana prosesnya berjalan, dan apa dasar keputusan yang dipakai.
BGN Jelaskan Kebutuhan Motor untuk Operasional MBG
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan alasan pengadaan motor listrik tersebut. Ia mengatakan motor itu akan mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis, khususnya untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Dadan, BGN memasukkan pengadaan motor listrik itu ke dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Lembaga itu menyiapkan kendaraan tersebut sebagai armada operasional agar distribusi dan koordinasi program MBG berjalan lebih efisien.
Dadan juga meluruskan kabar soal jumlah motor listrik yang beredar di publik. Ia membantah informasi yang menyebut jumlahnya mencapai 70.000 unit. Menurut dia, angka itu melaju terlalu liar dan jauh dari data sebenarnya.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025,” sebut Dadan.
Kini, pengadaan motor listrik MBG bukan lagi sekadar soal kendaraan operasional. Proyek ini berubah menjadi ujian besar.
Publik ingin melihat apakah anggaran benar-benar melaju di jalur kebutuhan atau justru belok pelan ke tikungan lama yang penuh tanda tanya.
Komentar