Mustika Times – Serangan terhadap aktivis Hak Asasi Manusia, Andrie Yunus, bukan peristiwa tunggal. Ia muncul sebagai serpihan dari pola yang lebih besar, pola represi yang kini tampil tanpa topeng dan langsung mengincar warga yang bersuara kritis.
Dalam webinar bertajuk “Diserang Karena Bersuara: Kasus Andrie Yunus dan Ancaman Terhadap Ruang Sipil” yang digelar Marsinah.id, tiga narasumber dari KontraS, Marsinah.id, dan Amnesty International Indonesia menarik satu benang merah yang sama.
Ruang sipil di Indonesia tidak lagi sekadar menyusut. Kini, kekuasaan mendorongnya ke sudut sempit lalu menguncinya dari luar.
Dari Teror Simbolik ke Serangan Fisik
Di sisi lain, Nadine dari KontraS menegaskan bahwa publik tidak bisa membaca rangkaian peristiwa ini sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Aparat menangkap aktivis, pihak tertentu mengintimidasi jurnalis, dan pelaku meneror pembela lingkungan. Semua peristiwa itu membentuk pola yang konsisten, seperti ritme yang sengaja diulang.
Lebih jauh, bentuk teror kini berubah wajah. Pelaku mengirim bangkai kepala ayam kepada aktivis Greenpeace, lalu melanjutkannya dengan serangan terhadap Andrie Yunus. Ancaman tidak lagi bermain di wilayah simbolik. Ia turun ke jalan, menyentuh tubuh, dan meninggalkan luka nyata.
“Apa yang terjadi pada Andrie Yunus dan rangkaian kejadian lainnya menunjukkan satu hal yang cukup jelas, kalau sebelumnya kita membicarakannya sebagai shrinking civic space, hari ini situasinya sudah bergerak menjadi closing civic space,” tegasnya.
Dengan kata lain, pelaku tidak lagi menyembunyikan teror di balik prosedur administratif. Mereka menjalankan serangan fisik secara terencana, sistematis, dan langsung menyasar tubuh manusia.
Kasus Andrie Yunus: Bukan Kriminal Biasa
Kemudian, dalam kasus Andrie, tim investigasi menemukan indikasi kuat adanya percobaan pembunuhan berencana. Para pelaku bergerak dengan peran terstruktur, mulai dari pengintai hingga eksekutor. Mereka memetakan pergerakan korban dan mengarahkan serangan air keras ke bagian vital tubuh.
Namun, pihak tertentu justru menggiring narasi “dendam pribadi.” Logika ini runtuh sebelum berdiri. Andrie tidak mengenal para pelaku. Lalu, dari mana dendam itu muncul?
Narasi ini bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Ia menutup fakta bahwa dugaan keterlibatan aktor bersenjata negara menyeret warga sipil sebagai korban. Ini bukan konflik personal. Ini adalah kekerasan yang melibatkan kekuasaan terhadap warga.
Peradilan Militer dan Rantai Impunitas
Selanjutnya, kritik mengarah tajam ke mekanisme peradilan militer. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah membawa kasus ini ke ranah militer hanya mengulang pola lama.
“Militer yang bersalah diadili oleh militer sendiri. Apa yang bisa diharapkan?” ujarnya.
Ia mengingatkan, sejak berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk dalam peristiwa Penculikan Aktivis 1998, peradilan militer kerap menghasilkan pola serupa. Sistem hanya menghukum pelaku lapangan, sementara aktor intelektual tetap aman di balik layar.
Dalam kasus Andrie, dugaan keterlibatan banyak pihak, termasuk penggunaan sumber daya negara, semakin menguatkan indikasi kejahatan sistematis.
Namun, proses hukum berjalan terlalu cepat. Aparat menyelesaikan penyelidikan dalam hitungan hari lalu langsung melimpahkan kasus ke peradilan militer. Kecepatan ini terasa janggal untuk perkara yang kompleks.
Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa publik tidak boleh hanya menjadi penonton. Warga harus mengawal proses hukum, mendesak transparansi, dan memastikan aparat memeriksa kasus dengan pelaku militer terhadap sipil di peradilan umum.
Ia juga mendorong Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk membuka ruang pembahasan publik terkait batas kewenangan peradilan militer dan sipil.
Warisan Militerisme yang Tak Pernah Pergi
Di titik lain, Dian Septi Trisnanti dari Marsinah.id menempatkan kasus ini dalam konteks sejarah panjang. Ia melihat negara terus merespons kritik dengan pendekatan militeristik.
“Apa yang terjadi saat ini bukan soal siapa presidennya, karena polanya konsisten. Dari presiden-presiden sebelumnya juga pernah terjadi hal yang sama,” ujarnya.
Dalam lanskap ini, kekuasaan menjadikan tubuh sebagai arena politik. Kekerasan tidak hanya melukai, tetapi juga mengirim pesan. Pelaku menggunakan tubuh korban sebagai medium komunikasi: siapa yang bersuara, siap menerima konsekuensinya.
Kasus Marsinah menjadi contoh paling gamblang. Pelaku menyiksa dan membunuhnya karena ia memperjuangkan hak buruh. Mereka tidak hanya menghilangkan nyawanya, tetapi juga menyebarkan ketakutan kepada buruh lain.
Kini, kasus Andrie Yunus mengulang pola itu dalam bentuk yang lebih modern. Pelaku menyiram air keras ke wajah dan tubuh korban, tidak hanya untuk melukai, tetapi juga untuk merusak identitas dan keberanian. Pesannya jelas: suara kritis harus dibayar mahal.
Narasi ultra-nasionalisme ikut memperkuat situasi ini. Pihak tertentu melabeli aktivis sebagai tidak patriotik, bahkan menyebut mereka antek asing. Mereka mendelegitimasi kritik dan membungkus represi sebagai tindakan sah.
Ketakutan yang Diproduksi
Akibatnya, rasa takut menyebar luas. Masyarakat mulai membatasi diri, bergerak lebih hati-hati, bahkan memilih diam.
Tanpa perlu aturan baru, kekuasaan berhasil mempersempit ruang sipil dengan sendirinya.
Di era digital, represi juga ikut berubah bentuk. Pelaku tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga menyebarkan disinformasi, mengerahkan buzzer, dan merusak reputasi di ruang digital.
“Mata mata-mata ada di mana-mana,” kata Dian.
Demokrasi di Persimpangan
Jika pola ini terus berlanjut, demokrasi akan menghadapi dua risiko besar. Masyarakat bisa tenggelam dalam ketakutan, atau sebaliknya, perlawanan muncul tanpa kendali.
Keduanya sama-sama berbahaya. Tanpa akuntabilitas, impunitas akan terus berulang. Institusi tidak belajar, dan keadilan hanya menjadi slogan kosong.
Pada akhirnya, para narasumber sepakat pada satu hal: publik harus menolak narasi “dendam pribadi.” Kasus Andrie Yunus bukan sekadar perkara individu, tetapi ujian bagi masa depan ruang sipil di Indonesia.
Yang dipertaruhkan bukan hanya satu korban, tetapi hak semua warga untuk bersuara.
Karena itu, publik harus mendorong pengusutan rantai komando, membuka transparansi, dan memastikan peradilan tidak berubah menjadi tameng institusi. Aparat harus memeriksa kasus dengan pelaku militer terhadap sipil di peradilan umum.
Lebih jauh, warga tidak boleh diam. Mereka bisa terlibat melalui advokasi, tekanan publik, hingga pengujian hukum ke Mahkamah Konstitusi dan dorongan kebijakan melalui Mahkamah Agung.
“Jangan padamkan kemarahan dan solidaritas,” tegas Nadine.
Sebab dalam situasi seperti ini, diam bukan sikap netral. Diam memberi ruang bagi teror untuk menang tanpa perlawanan.
Komentar